Law Faculty Festival Diwarnai Dengan Kegiatan Seminar Virtual di HUT Ke-38 FH Unmas Denpasar

TARGETNUSA.COM | Denpasar Bali –
Pembukaan Law Faculty Festival ke-8 Tahun 2020 yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun  (HUT) Fakultas Hukum (FH) yang ke-38, Unmas Denpasar menyelenggarakan Seminar Mahasiswa secara virtual yang dimotori oleh BEM FH Unmas Denpasar.

Rektor Unmas Denpasar Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd saat membuka Law Festival Fakultas Hukum 2020 di Aula Unmas Denpasar, Senin (2/11). Foto : Istimewa

Seminar yang mengambil tema  “Urgensi Omnibuslaw dalam Kehidupan Bernegara dan Kesejahteraan Rakyat” tersebut di selenggarakan di aula Unmas Denpasar pada hari Senin (2/11/2020).

Law Faculty Festival 2020 yang dirangkai dengan Seminar Nasional bertujuan untuk menggali Bakat Mahasiswa, Peningkatan Skill Argumentasi dan Penyampaian Opini Mahasiswa di Depan Publik.

Kegiatan seminar Nasional tersebut dibuka langsung oleh Rektor Unmas Denpasar Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

Dalam sambutannya Rektor Unmas Denpasar Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd., mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Fakultas Hukum dan diharapkan adanya manfaat dari kegiatan tersebut yang mampu berdampak luas bagi masyarakat.

Sebagai narasumber Unmas Denpasar mendatangkan Pembicara dari Luar Bali yaitu, Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, SH.M.IP., Prof. Dr. Ahmad Sudiro, SH.,MH.,MM.,M.Kn., Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Tarumanegara (Untar) Jakarta yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Untar Jakarta, dan Mantan DPR RI Komisi III, Gede Pasek Suardika, SH.MH.

Prof. Ahmad Sudiro salah satu Narasumber webinar nasional mengatakan, hukum bisa dikatakan bermakna atau berhasil jika masyarakat merasakan keadilan.

“Karena sejatinya keadilan di dalam konteks hukum yang dilaksanakan adalah jika masyarakat sejahtera dan bahagia,” tegasnya.

Lanjut, Dekan dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta ini, menjelaskan beberapa factor problematika hukum di Indonesia.

“Terlalu banyak peraturan, tumpang tindih peraturan, disharmonis peraturan, tidak efisien serta tidak ada kepastian hukum,” terangnya.

Sebelum menutup materi, Prof. Ahmad Sudiro sempat memberikan solusi terkait UU Cipta Kerja yang biasa disebut Omnibus Law. Seperti dilakukannya reformasi regulasi, peningkatan stabilitas politik, keamanan serta adanya kepastian hukum.
“Dan yang paling prioritas adalah meningkatkan kompetensi daya saing sumber daya manusia Indonesia agar tidak kalah dengan sdm luar,” tutupnya. (Red-TN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *