SUMENEP, Targetnusa.com –
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep diminta segera menegur dan mengevaluasi kinerja Koordinator Penyuluh (Korlu) di lapangan.
Desakan itu disampaikan menyusul dugaan adanya upaya pengkondisian titik kegiatan IRPOM (Irigasi Perpompaan) di sejumlah wilayah di Kabupaten Sumenep.
Sekjen BIDIK, Sunan, menilai praktik pengkondisian titik IRPOM sangat mencederai semangat pemerataan bantuan pertanian. Menurutnya, IRPOM seharusnya ditentukan berdasarkan kebutuhan riil petani dan kondisi lahan, bukan karena kedekatan atau kepentingan tertentu.
“Kami minta Kepala DKPP Sumenep tegas. Tegur Korlu-nya, jangan sampai ada yang mengkondisikan titik IRPOM. Kalau dibiarkan, yang dirugikan itu petani kecil yang benar-benar butuh air,” tegas Sunan kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Sunan juga menyebut, Korlu sebagai ujung tombak penyuluh di kecamatan seharusnya menjadi pengawal transparansi, bukan justru menjadi pintu masuk pengaturan proyek.
“Kolu itu harusnya netral, mendata sesuai fakta lapangan. Jangan sampai usulan dari bawah diubah di atas meja hanya karena ada titipan,” ujarnya.
Ia berharap DKPP Sumenep segera melakukan klarifikasi dan monitoring langsung ke lapangan untuk memastikan penentuan titik IRPOM berjalan objektif, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang ada Korlu yang terbukti mengkondisikan, jangan hanya ditegur lisan. Harus ada sanksi tegas agar jadi efek jera,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DKPP Sumenep belum memberikan keterangan resmi terkait desakan tersebut.
Sunan mengaku sudah mengantongi nama-nama korlu yang diduga megatur titik proyek irpom. (Red/TN)
