TABANAN, Targetnusa.com –
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, I Gede Ari Wahyudi S.Sit.,M.H., beserta jajaran mengikuti Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2025 yang dipusatkan di halaman Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali.
Meskipun sebagian pegawai melaksanakan upacara peringatan HANTARU di kanwil, pelayanan kepada masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tetap berjalan normal. Demikian kata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan. Rabu,(24/9).
“Namun, petugas loket dan layanan tetap siaga melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan,” lanjut Gede Ari.
Upacara HANTARU 2025 dihadiri pula oleh pegawai dari Kantor Wilayah dan perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Bali.
“Dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, I Made Daging A. Ptnh.,M.H., menyerahkan sertipikat redistribusi tanah kepada 3 penerima sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam pemerataan akses terhadap tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Kakanwil BPN Provinsi Bali, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan beberapa pesan strategis diantaranya, Makna HANTARU dan UUPA.
Peringatan HANTARU setiap 24 September menandai lahirnya UUPA No. 5 Tahun 1960 sebagai tonggak pengelolaan agraria demi kemakmuran rakyat. Tema 2025.
“Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Asta Cita,” menegaskan pentingnya kebijakan agraria dan tata ruang yang memberi manfaat nyata.
Kepastian hukum tanah, ruang usaha, perlindungan lahan pangan, dan lingkungan yang aman.
“Kepastian Hukum dan Transformasi Digital hingga September 2025, melalui PTSL telah didaftarkan 123,1 juta bidang tanah, dengan 96,9 juta bidang telah bersertipikat,” ujar Gede Ari. sembari mengatakan Transformasi menuju sertipikat elektronik (Sertipikat-el) menjadi prioritas untuk mempercepat pelayanan dan mencegah praktik mafia tanah.
Penataan Ruang dan RDTR, dari target 2.000 RDTR, telah terbit 646 RDTR dan 428 sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) sebagai pedoman pembangunan dan pintu masuk kegiatan usaha.
Reforma Agraria dan Pemanfaatan Tanah: Reforma Agraria dilaksanakan melalui penataan aset dan akses untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan.
Pemerintah mendorong evaluasi tanah telantar agar dapat dimanfaatkan untuk masyarakat ekonomi lemah, serta mendukung swasembada pangan, energi, dan pembangunan 3 juta rumah.
Ketahanan Pangan: Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, “Tanpa pangan tidak ada negara, tanpa pangan tidak ada NKRI,” Kementerian ATR/BPN menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di 8 provinsi dan 150 kabupaten/kota, dan terus melanjutkan verifikasi di provinsi/kabupaten lainnya.
Penyelesaian Sengketa: Prinsip litis finiri oportet ditegaskan bahwa setiap persoalan pertanahan harus diselesaikan tuntas, termasuk melalui skema hak berjangka di atas Hak Pengelolaan untuk memberi kepastian pemanfaatan aset negara.
Dampak Ekonomi: Layanan pertanahan berkontribusi pada economic value added sebesar Rp645,44 triliun (Januari–Agustus 2025), naik dari Rp576,56 triliun pada periode sama 2024, yang berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.
Turut hadir dalam acara tersebut, mitra dan pemangku kepentingan antara lain, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Bali, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bali, Ketua DPD Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Bali, Pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional XI/Bali dan Nusa Tenggara, Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office Denpasar, Kepala TVRI Stasiun Bali, Kepala Stasiun Penyiaran LPP RRI Denpasar, Ketua Masyarakat Survei Kadasteral Indonesia (MASKI). (Red/TN)
