Badung, Bali –
Nihilnya wisatawan mancanegara ke Bali, meski Bali sudah dinyatakan dibuka untuk wisatawan mancanegara, menimbulkan kegelisahan para pelaku usaha pariwisata. Untuk mendapatkan berbagai masukan dalam rangka mempercepat pemulihan pariwisata Bali, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung mengumpulkan seluruh anggota dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di ruang Sapta Pesona, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, pada Selasa (14/12).
Rapat yang dipimpin langsung Ketua PHRI Badung sekaligus ketua BPPD Badung, IGAN Rai Surya Wijaya dihadiri anggota BPPD Badung, kelompok Ahli Pemprov Bali bidang Pariwisata, serta Plt Kadis Pariwisata Provinsi Bali.
Dalam sambutannya, Agung Rai yang juga menjabat wakil Ketua PHRI Provinsi Bali tersebut menyampaikan bahwa tujuan rapat kali ini untuk membahas rancangan usulan yang nantinya akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Bali yang selanjutnya akan diteruskan ke Pemerintah Pusat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan nihilnya wisatawan mancanegara datang ke Bali.
“Kita harus berbuat, tidak boleh diam, kita harus satu suara dalam menyampaikan usulan ke pusat, tapi yang kita suarakan adalah suara perdamaian” tegasnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah sudah berbuat banyak untuk mempercepat pemulihan pariwisata Bali, seperti vaksinasi, dimana saat ini vaksinasi tahap dua di Bali sudah mencapai 90% dari target yang ada. Lebih lanjut dikatakan jika saat ini Pemprov Bali sedang memperjuangkan bagaimana caranya mempermudah wisatawan asing masuk Bali, tentu dengan tetap menerapkan prokes yang ketat.
“Kita harus dukung dan kita harus kerjakan yg terbaik untuk menjaga kenyamanan dan kondusifitas Bali,” tambahnya.
Menurutnya, saat ini sudah ada peningkatan wisatawan yang datang ke Bali dari pasar domestik, jumlahnya sudah mencapai 22 ribu perhari, terdiri dari 12 ribu melalui udara dan 10 ribu darat. Usaha hati-hati yang dilakukan Pemprov Bali adalah dalam rangka tujuan yang lebih besar, yaitu menjaga citra Bali dan Indonesia di mata dunia terlebih dalam rangka Konfrensi G-20 2022.
“Kita harus dukung usaha besar pemerintah dalam usaha kebangkitan pariwisata Bali, jangan melakukan kegiatan yang bisa merusak citra Bali di mata dunia,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Plt. Kadis Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun kepada media usai rapat menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali saat ini berada satu barisan dengan pelaku Industri Pariwisata dalam memperjuangkan pembukaan pariwisata Bali untuk mempercepat bisa masuknya wisatawan mancanegara ke Bali. Pemerintah Provinsi Bali akan mengajak para pelaku industri pariwisata bersama-sama menyampaikan ke pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan yang dianggap memberatkan bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Bali.
“Ada tiga hal yang dirasa menjadi kendala bagi wisatawan masuk ke Bali adalah kebijakan visa, aturan karantina dan syarat penerbangan langsung. Hal hal ini yang harus di bicarakan baik -baik dengan Pemerintah Pusat agar didapat solusi yang menguntungkan semua pihak,” tandasnya.
Pada masa pandemi seperti saat ini, aksi demo bukan menjadi solusi, namun semua pihak harus menjaga image Bali tetap aman dan damai terlebih jelang perhelatan G20 tahun 2022 mendatang
“Akan tetapi selama menunggu event itu, pariwisata Bali hendaknya bisa dibuka, sehingga kehidupan ekonomi masyarakat bisa bergerak, dengan tetap disiplin prokes,” jelasnya
Hal senada juga disampaikan Plt Kepala Dinas Kabupaten Badung Cok Raka Dharmawan. Ia juga berharap agar selama Nataru jangan ada pembatasan untuk wisatawan domestik masuk Bali. Menurutnya, akhir tahun adalah masa uji coba, kalau ini berhasil maka itu artinya Bali memang siap.
“Saat ini Badung fokus benahi destinasi wisata. Tahun 2021 ini Badung menetapkan 6 desa wisata juga saat ini sedang menyiapkan untuk Penataan pantai kuta, tanjung benoa, dan Legian,” pungkasnya. (Red-TN)
