Satu tahun kepemimpinan Faizi- Imam evaluasi pembangunan kepulauan masih menyisakan catatan keritis
SUMENEP MADURA, Targetnusa.com –
Memasuki satu tahun kepemimpinan bupati dan wakil bupati (Fauzi-Imam) evaluasi terhadap capayan pembangunan di wilayah kepulauan menunjukkan sejumlah persoalan mendasar yang belum tertangani secara optimal.
Ditengah publikasi keberhasilan pembangunan di wilayah daratan kondisi di kecamatan sapeken masih menghadapi tantangan srius khususnya pada sektor pelayanan kesehatan dan ketersedian energi listrik.
Secara faktual, persoalan listrik dikepulauan sapekan masih bersifat struktural. Ketergantung pada pembankit listrik tenaga surya(PLTS) dengan dukungan daya yang terbatas menyebabkan pasokan energi rentan terganggu terutama cuaca saat tidak mendukung.
Pemadaman yang berlangsung berhari hari tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berdampak pada evektivitas layanan publik termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Dalam perspektif pembangunan wilayah kepulauan, ketersedian energi bukan sekedar kebutuhan teknis melainkan persyarat dasar bagi peningkatan kualitas hidup. Ketika akses listrik tidak setabil maka produktivitas masyarakat dan standar pelayanan publik sulit mengalami peningkatan yang signifikan.
Di sektor kesehatan, tantangan yang di hadapi relatif serupa akses layanan medis yang representatif masih terbatas, baik dari segi aspek sarana prasarana maupun dukungan oprasional.
Secara giografis kerakter kepulauan yang terpisah jarak dan bergantung pada transportasi laut membesar konsukensi dari setiap keterbatasan layanan. Hal ini berpotensi memperlebar disparitas pembangunan wilayah antara daratan dan kepulauan.
Kondisi tersebut menjadi pradoks apabila dikaitkan dengan potensi ekonomi wilayah.
Sapeken merupakan salah satu sentra perikanan strategis di kabupaten sumenep,dengan komditas hasil laut, yang berkontribusi pada perokonomian daerah.
Selain itu, keberadaan Migas, Migas kangean energy di pulau pagarungan besar menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki nilai strategis secara ekonomi dan energi. Namun demikian kontribusi sumber daya tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi penguatan infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Dalam kerangka tata kelola pembangunan kondisi ini mengendikasikan perlunya afirmasi kebijakan yang lebih progresif dan distribusi anggaran yang berbasis kebutuhan riil wilayah kepulauan.
Satu tahun kepemimpinan memang belum cukup untuk menyelesaikan kompleksitas persoalan struktural, akan tetapi periode tersebut semestinya sudah dapat menunjukkan arah kebijakan yang inklusif dan keberpihakan yang terukur. Tanpa intervensi yang sistematis dan berkelanjutan, narasi pembangunan merata antara daratan dan kepulauan beresiko menjadi retorika administratif yang minim implikasi subtantif bagi masyarakat kepulauan.
Penulis: Faisal Islami (Aktivis Kepulauan)
