Nangun Sat Kerthi Loka Bali Menuju Bali Era Baru Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Sejahtera

TargetNusa | Denpasar – Kebudayaan Bali yang unik dan mempunyai nilai tinggi dan luhur diwariskan leluhur dan dilaksanakan setiap generasi masyarakat Bali secara turun temurun, perlu dikuatkan dan dimajukan sesuai dengan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia secara niskala dan sakala.

Tentunya Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2020 tentang Penguatab dan Pemajuan Kebudayaan Bali, bahwa penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali merupakan antisifasi terhadap dinamika perubahan masyarakat yang bersifat lokal, nasional dan global yang berdampak pada keberadaan kebudayaan Bali dan pengembangannya. “Sekaligus memperkokoh kebudayaan nasional dan mengembalikan Bali sebagai pusat peradaban dunia/Bali Padma Bhuwana,” kata Gubernur Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M.

Lebih lanjut Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M menjelaskan perda ini berisi 20 Bab dan 81 Pasal yang merupakan upaya penguatan dan pemajuan kebudayaan dilaksanakan berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari kearifan lokal Sad Kerthi, meliputi asas spiritualitas, kearifan lokal, kemanusiaan, gotong royong dan asas kesejahteraan yang diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola dan satu tata kelola berdasarkan kesucian, kebenaran, kebaikan dan keindahan. 

Pengaturan ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menguatkan jati diri krama Bali, melindungi nilai – nilai kebudayaan, mengembangkan kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Bali terhadap peradaban dunia. “Membina kebudayaan dalam kehidupan individu, masyarakat dan lembaga, meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan tata kehidupan krama Bali niskala dan sakala, dan meningkatkan apresiasi budaya dan penghargaan kepada pelaku Penguatan dan pemajuan kebudayaan,” jelas Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M.

Gubernur Bali ini menjelaskan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, maka ruang lingkup dari peraturan daerah ini secara komprehensif mengatur 15 aspek tentang objek penguatan dan pemajuan kebudayaan, penguatan dan pemajuan, tugas dan wewenang, majelis kebudayaan Bali, ekosistem kebudayaan, apresiasi budaya,  Pesta Kesenian Bali, Jantra Tradisi Bali, Festival Seni Bali Jani, Perayaan Kebudayaan Dunia, penghargaan, peran aktif masyarakat, sarana dan prasarana, pendanaan dan sanksi.

Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M menyatakan adapun 19 Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan meliputi kearifan lokal, ritus, benda sakral, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, pengobatan tradisional, tradisi lisan, manuskrip, situs, adat istiadat, seni arsitektur tradisional, bahasa dan aksara, permainan rakyat, olahraga tradisonal kerajinan, desain,  busana dan boga. “Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan bersumber dari warisan budaya asli Bali, budaya serapan, dan atau hasil kreasi baru masyarakat Bali,” jelasnya.

Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M menyatakan hal baru yang diatur dalam Perda ini adalah Ceraken Kebudayaan Bali sebagai sistem pengelolaan data kebudayaan terpadu berbasis teknologi digital, Jantra Tradisi Bali sebagai kegiatan apresiasi budaya tradisi untuk penguatan dan pemajuan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, pengobatan tradisional, permainan rakyat dan olah raga tradisional, Festival Seni Bali Jani merupakan wahana pengembangan kesenian modern, kesenian kontemporer, dan kesenian yang bersifat inovatif dan Perayaan Kebudayaan Dunia sebagai upaya diplomasi budaya dalam forum internasional untuk mengembalikan Bali sebagai pusat peradaban dunia atau Padma Bhuwana. “Pesta Kesenian Bali, Jantra Tradisi Bali, Festival Seni Bali Jani dan Perayaan Kebudayaan Dunia diselenggarakan setiap tahun,” katanya.

Gubernur Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M menjelaskan hal baru yang juga diatur dalam Perda ini adalah dibentuknya Majelis Kebudayaan Bali (MKB) yang memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka penguatan dan pemajuan kebudayaan, membantu Dinas dalam melakukan pendataan, standarisasi dan sertifikasi lembaga dan sumber daya manusia bidang Kebudayaan, turut serta melakukan penguatan dan pemajuan kebudayaan secara aktif dan berkelanjutan, turut serta melakukan pengawasan terhadap program aksi penguatan dan pemajuan kebudayaan bersama Pemerintah Daerah. “Melakukan program aksi penguatan dan pelindungan terhadap benda sakral bersama Majelis Desa Adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia, lembaga pendidikan tinggi bidang kebudayaan, serta Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi bersama seluruh komponen masyarakat melakukan pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek kehidupan yakni menjadikan kebudayaan sebagai sumber nilai – nilai pengembangan karakter, etika, moral dan tata krama serta sopan santun dalam tata kehidupan masyarakat. “Kebudayaan sebagai suatu produk karya seni dan kebudayaan sebagai basis pengembangan perekonomian dan sumber kesejahteraan masyarakat,” jelas Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M.

Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M menjelaskan Perda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali merupakan wujud komitmen yang kuat dan konsisten Pemerintah Provinsi Bali dalam mengarusutamakan kebudayaan Bali melalui peningkatan pelindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan obyek – obyek pemajuan kebudayaan Bali. “Menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya dalam mewujudkan Kehidupan Krama dan Gumi Bali yang sejahtera dan Bahagia Sakala – Nisakala sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno yakni berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan,” pungkasnya.

Editor    : Toto Morinho/Ngakan Udiana
Sumber : Humas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *