Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bali Melakukan Audensi Dengan Bupati Klungkung

TargetNusa | Klungkung – Pada Senin 22 Juni 2020 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Jamaruli Manihuruk melakukan audensi didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Bidang Hukum, Kepala Bapas Karangasem dan Kasubid Humas, RB dan TI diterima Bupati Klungkung beserta Sekretaris Daerah dan beberapa pejabat di Kantor Bupati Klungkung.

Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung menyampaikan terimakasih karena peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali selama ini telah banyak membantu terutama dalam pembentukan desa sadar hukum dan pengharmonisasian perda kerjasamanya cukup bagus dan perlu ditingkatkan.

Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali, Jamaruli Manihuruk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan yaitu untuk rencana pembentukan pos layanan hukum di desa disaat pandemi Covid-19 ini. Sehingga masyarakat di desa mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara termasuk para Pekerja Migran Indonesia yang berada di desa harus dibekali dengan pengetahuan hukum, supaya didalam bekerja mengetahui akan haknya.

Pos layanan hukum di desa untuk pertama kali akan dibentuk di satu desa dalam satu kecamatan, diharapkan nantinya desa di Kabupaten Klungkung memiliki pos layanan hukum. Dalam pos layanan hukum masyarakat yang awam hukum akan didampingi penyuluh hukum yang ada di kanwil dan pegawai dari Balai Pemasyarakatan, sehingga nantinya terwujud keluarga sadar hukum dan desa sadar hukum.

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, S.Pd., M.M menyambut baik niat tersebut dan memerintahkan  pejabatnya untuk segera menyusun dan menyiapkan penandatanganan kesepakatan. Bila itu terlaksana maka masyarakat di Kabupaten Klungkung terutama yang ada di desa akan memahami haknya. Tidak saja masyarakat akan paham terkait hukum diharapkan juga masyarakat paham akan Hak Asasi Manusia.

I Nyoman Suwirta, S.Pd., M.M juga menyampaikan bahwa saat ini kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menjalankan pemerintahan pihaknya menggunakan tindakan atau menempuh jalur persuasif kepada masyarakatnya. Diakhir pertemuan Bupati Klungkung mohon bimbingan dari Kakanwil Kemenkumham Bali terkait Hukum dan HAM,  demikian juga dalam pembentukan peraturan perundang – undangan (Perda).

Editor    : A.S Hanafi/Ngakan Udiana
Sumber : Humas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *