Koster Surati Pelindo lll Untuk Hentikan Reklamasi di Kawasan Pelabuhan Benoa

TARGETNUSA.COM, DENPASAR BALI || Gubernur Bali Wayan Koster tanggal 22 Agustus mengirim surat kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) lll untuk segera menghentikan reklamasi di areal seluas 85 Ha di sekeliling Pelabuhan Benoa.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Perhubungan serta Menteri Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu dikirimkan pada Kamis (22/8/2019)) lalu.

Hal tersebut karena pengurukan wilayah laut itu telah menyebabkan hancurnya ekosistem bakau seluas 17 Ha serta memicu terjadinya sejumlah pelanggaran.

“Saya meminta agar tidak melanjutkan kegiatan reklamasi dan pengembangan di areal Damping 1 dan Damping 2 sejak surat ini diterima”, jelas Wayan Koster kepada awak media di rumah jabatan Minggu (25/8/2019).

Gubernur Wayan Koster juga meminta kepada Pelindo III agar segera melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem mangrove, Serta melakukan penataan diareal Damping 1 dan Damping 2 sehingga hal tersebut tertata dengan baik.

“Saya menegaskan kembali bahwa sesudah ditata karya tersebut, hanya boleh digunakan sebagai ruang terbuka tidak boleh di bangun apapun di sana baik Jasa pariwisata atau juga sarana prasarana lainnya. Hanya boleh digunakan untuk ruang terbuka hijau”, jelas Koster.

KosterJuga meminta agar Pelindo lll mengkaji ulang rencana induk pengembangan Pelabuhan Benoa agar memperhatikan tatanan yang sesuai dengan visi nangun sat kerthi Loka Bali.

Kebijakan dan sikap yang di ambil Gubernur Blai karena ditemukan sejumlah pelanggaran dalam pengurukan lahan serta kerusakan lingkungan yang timbul akibat sejumlah pelanggaran.

Berdasarkan dokumen yang ada, reklamasi yang dilakukan oleh Pelindo lll terhadap lahan seluas 85 hektar tersebut terdiri atas Lokasi Damping seluas 38 Ha dan lokasi Damping ll seluas 47 Ha telah dilakukan melalui proses administrasi mulai tahun 2012, kegiatan pelaksanaan pengembangannya mulai dilakukan tahun 2017 dan saat ini sedang berjalan, dan proses pengerjaannya sudah mencapai 88,81%.

Dan dampaknya berupa rusaknya lingkungan yang sangat parah dan mengakibatkan kematian vegetasi hutan mangrove beserta ekosistem lainnya mencapai luas 17 hektar yang berlokasi di timur laut lokasi dan di sebelah restoran Akame. Karena ada pelanggaran pengerjaan teknis yaitu tidak dibangunnya tanggul penahan atau revetment dan tidak dipasang Silt Screen sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan pada Dokumen Amdal.

Kegiatan pengembangan yang semakin meluas, mengakibatkan terganggunya wilayah yang disucikan dan hilangnya keindahan alam di kawasan perairan Teluk Benoa, sehingga telah mendapat protes dan reaksi dari berbagai komponen masyarakat.

Pelanggaran-pelanggaran serta kerusakan vegetasi mangrove ini ditemukan oleh tim monitoring dari dinas lingkungan hidup provinsi Bali yang turun kelapangan memantau perkembangan pengerjaan yang dilakukan Pelindo lll tersebut.

“SejakFebruari 2019 tim monitoring sudah melakukan empat kali kunjungan lapangan dan menemukan sejumlah pelanggaran serta kerusakan lingkungan”, lanjutnya.

Reklamasi yang dilakukan oleh PT Pelindo 3 tersebut tidak sesuai dengan visi Pembangunan Daerah Bali yaitu nangun sat kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan Nangun Sat Kerthi Loka Bali. (TN/Ash)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *