TARGETNUSA.COM, Jakarta 08/04/19 : Untuk berita kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pernah terjadi delapan tahun yang lalu dan diduga dilakukan seorang tokoh Spiritual Hindu di Klungkung Bali AIU, sekembalinya terduga AIU melakukan perjalanan kerjasama keagamaan di India, dan untuk mengantisipasi kasus dugaan kekerasan seksual ini tidak MENGUAP begitu saja dan MASUK ANGIN, sebagaimana kunjungan kerja Tim Konmas Perlindungan anak ke Ashrama GI di Klungkung Bali yang dilakukan awal Pebruari 2019, untuk menindaklanjuti kasus ini, minggu depan ini selepas Pemilu serentak di Indonesia, Komnas Perlindungan Anak akan segera mengagendakan kunjungan kerja ke Ashram GI sekaligus bertemu AIU di Klungkung guna mengklarifikasi berita dugaan kejahatan seksual yang sempat viral ditengah-tengah kehidupan masyarakat Bali, sekaligus untuk mengkonfrontiŕ hasil temuan Tim Investigasi Cepat Komnas Perlindungan Anak yang didapat dari berbagai sumber yang dapat dipercaya di Bali, demikian disampaikan Arist Merdeka Sitait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak kepada pekerja media di Studio Komnas Anak TV dibilangan Pasar Rebo, Jakarta Timur Selasa 09/04.
Arist Merdeka Sirait lebih jauh menjelaskan, guna memastikan berita dugaan kekerasan seksual tidak simpangsiur dan mendapat informasi yang seimbang serta menjaga timbulnya fitnah, sekaligus megkonfrontir data-data yang diperoleh Tim Investigasi Komnas Perlindugan Anak baik dalam bentuk tulisan, rekaman dan photo, kepada terduga pelaku bahwa agenda kunjungan ke Ashram GI di Klungkung Bali, dan pertemuan dengan AIU sangatlah diperlukan untuk menentukan tindakanjut kasus ini.
Kasus dugaan kekerasan Seksual ini tidak bisa dibiarkan menguap begitu saja dan masuk angin, karena kasus ini masuk dalam kategori kasus kejahatan luar biasa atau “extraordinary crime”.
Oleh karena itu, jika kasus ini terbukti secara hukum, maka tindak pidananya dapat disetarakan dengan tindak pidana korupsi, narkoba dan terorisme maka predatornya dapat diancam dengan pidana pokok minimal 10 tahun dan maksimal 20 pidana penjara dan bahkan dapat ditambahkan dengan ancaman hukuman seumur hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Komnas Perlindungan Anak sebagai lembaga independen yang diberikan mandat, tugas dan fungsi untuk melakukan pembelaan dan perlindungan bagi anak di Indonesia, untuk berhenti mengungkap tabir kasus ini. Kasus ini tidak boleh berhenti sebelum mendapat kepastian hukum. Dengan dekimian Komnas Perlindungan Anak akan terus membangun kordinasi dan kemitraan strategis penegakan hukum dengan Polda Bali. Kami percaya dengan tugas dan tanggungjawab Polda Bali sebagai penegak hukum untuk memberikan rasa keadilan hukum, kami juga akan terus menggali data dan fakta dari berbagai narasumber dan tokoh-tokoh masyarakat, adat dan ahli serta hasil dari pertemuan-pertemuan dengan tokoh dan pegiat Perlindungan Anak yang dihasilkan dari pertemuan di DPRD Bali dan hasil FGD yang diprakarsai oleh Kemen PPPA TI di Kantor Dinas PPPA Propinsi Bali Yang dilaksakan akhir Maret 2019, demikian Arist mengakhiri penjeladannya. (TN)
