Putra Wijaya : Carut Marutnya PPDB 2018 dan Full Day School yang Kurang Efisien

TARGETNUSA.COM, Badung Bali _ Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK sudah dekat namun banyak pihak berharap pengaturan kelas harus dilaksanakan secara konsisten, belajar dari PPDB di tahun lalu yang mana Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMA/SMK terkesan carut marut.

Guna menghindari carut marutnya PPDB Tahun Ajaran 2019-2020 yang akan datang Ketua YPLP kabupaten Badung, Dr.Drs. I Made Gede Putra Wijaya,SH,M.Si, saat ditemui diruang kerjaya mengatakan, pemerintah harus konsisten didalam melaksanakan permendikbud 51 tahun 2018, jadi yang dimaksud ini adalah Pemerintah Provinsi Bali.

“Kenapa demikian? sekarang sudah ada penetapan PPDB nomer 51 tahun 2018 yang mengatur 3 jalur masuk yaitu 1. Melalui Zonasi 90%, 2. Prestasi 5%, 3. Perpindahan 5%. Sedangkan jalur miskin sudah ditiadakan, baik pendidikan tingkat dasar (SD), SMP dan SMA/SMK”, tukas Putra Wijaya.

PPDB 2018 itu menentukan 4 pintu masuk kata Putra Wijaya, sedangkan PPDB 2017 dengan Permendikbud nomer 17 tahun 2017 mengatur kuota didalam satu rombel, SD 28 orang, SMP 32 orang sedangkan SMA/SMK 36 orang.

“Hendaknya Permendikbud itu harus ditaati jangan sampai terjadi seperti kasus tahun 2018, didalam satu sekolah SMA Negeri misalnya, menetapkan 360 siswa dan itu berarti 10 rombel, dan per- rombel itu isinya 36 orang, namun kenyataannya bisa menjadi 700 siswa, karenaada gelombang 1, 2, 3 dan seterusnya sehingga menyebabkan sekolah – sekolah Negeri over loading”, jelas Praktisi Pendidikan Putra Wijaya.

Lanjut Putra Wijaya, ketika over loading kan persoalan mutu dan kwalitas pendidikan menjadi taruhannya, mengapa?? Karena jumlah guru dan jumlah murid juga jumlah rombel harus signifikan dengan jumlah RKB yang ada, kalau sudah tidak signifikan terjadilah over loading.

“Guru itu terbatas, kemampuannya juga terbatas, dia manusia biasa, dengan 24 jam atau 30 jam mengajar perminggu itu sudah cukup, kan terbayar tunjangan fungsionalnya, malah diberikan beban mengajar 40 sampai 50 jam utu saja sudah sangat kelelahan. Apalagi sekolah negeri sekarang memelopori kelas full day achool yang diinstruksi oleh pemerintah pusat, kalau kemudian double sip ada kelas siang bagaimana bisa melaksanakan full day school”, tanya Putra Wihaya yang juga sebagai Praktisi Pendidikan.

Lanjut Putra Wijaya, “Full Day School itu flat ya!!! hanya bisa melakukan pembelajaran di pagi hari dan itu pun dilakukan hanya lima hari, sampai hari Jumat, Sabtunya libur”.

“Karena kalau yang sip belajar pagi pulangnya jam setengah 4, kalau yang sip belajar kedua masuknya lagi jam 4 lalu pulangnya jam berapa? Nah jangan sampai seperti itulah!!! Kasihan siswa dan juga guru-gurunya” jelas Putra Wijaya.

Sekarang belum ada pengangkatan guru yang signifikan, banyak sekolah yang mengangkat guru dari komite, dalam artian komite yang mengangkat para guru, kalau Kepala Sekolah berarti mewakili Pemerintah. Bupati atau Gubernur tidak ada mengangkat guru. Pemerintah tidak ada mengangkat guru, kalau toh ada formasinya sangat kecil, sehingga dengan demikian harapan kami terhadap pemerintah provinsi (Gubernur), “Dinas Pendidikan dalam hal ini jangan lakukan dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, berikan kesempatan sekolah swasta juga, tahun 2016 ketika dikelola oleh kabupaten kota, jalannya pengelolaan SMA/SMK ini sudah bagus tapi ketika dikelola oleh Provinsi jadi amburadul”,paparnya.

Akibat dari amburadulnya PPDB 2018 banyak guru di sekolah swasta gigit jari, karena banyak kehilangan jam belajar, sementara di SMA Nrgeri over loading. Dengan dalih segera akan dibangun sekolah baru, buktinya sampai saat ini tidak terrealisasi.

Oleh karena itu distribusikan dan dorong anak-anak itu, untuk sekolah ke Swasta, dan sebelum ada sekolah negeri sekolah swatsa sudah sejak dulu berperan, jangan sampai mengabaikan peran sekolah swasta. (ASH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *